Rabu, 25 April 2018

Pengertian Kewarganegaraan Dan Asas Kewarganegaraan PART 1

Pengertian kewarganegaraan secara umum adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan warga negara dengan negara. Dalam bahasa Inggris, kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara.
Sedangkan pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal1 angka (1) pengertian warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pengertian Dan Asas Kewarganegaraan

Pengertian Kewarganegaraan

Istilah kewarganegaraan dapat dibedakan dalam pengertian secara yuridis dan sosiologis.
  1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antara lain akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan.
  2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum. Akan tetapi ditandai dengan ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.

Asas Kewarganegaraan

Pengertian asas kewarganegaraan adalah dasar hukum bagi kewarganegaraan untuk penduduk (warga) sebuah negara. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya.
Penduduk suatu negara juga dibedakan menjadi warga negara dan warga negara asing. Warga negara adalah mereka yang secara hukum merupakan anggota suatu negara. Adapun warga negara asing adalah mereka yang belum menjadi warga negara. Jika mereka ingin menjadi warga negara, mereka harus melalui proses yang disebut naturalisasi.
Secara umum ada 2 asas kewarganegaraan yang diterapkan oleh suatu negara, yaitu:
1. Ius Sanguinis
Asas ius sanguinis atau asas keturunan yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau pertalian darah. Artinya, kewarganegaraan anak bergantung pada orang tuanya meskipun anak tersebut lahir di negara lain (bukan kewarganegaraan orang tuanya). Misalkan, seorang anak dilahirkan di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya warga negara A, maka anak tersebut tetap menjadi warga negara A.
Contoh Negara dengan Sistem Asas Kewarganegaraan Ius Sanguinis :
  • Belanda, Belgia, Bulgaria
  • Korea Selatan, Kroasia
  • Inggris, Irlandia, Islandia, India, Italia
  • Jepang, Jerman
  • Polandia, Portugal
  • Republik Ceko, Rusia
  • Spanyol, Serbia
  • dll.
2. Ius Soli

Asas ius soli atau asas tempat kelahiran yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Artinya kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli. Misalnya, seorang anak harus menjadi warga negara B karena lahir di negara B, meskipun orang tuanya warga negara A.
Contoh Negara dengan Sistem Asas Kewarganegaraan Ius Soli :
  • Argentina, Amerika Serikat
  • Brazil, Bangladesh
  • Kanada, Kamboja, Kolombia, Kosta Rika
  • Panama, Peru, Pakistan, Paraguay
  • Grenada, Guatemala, Guyana
  • dll
Keberadaan kedua asas kewarganegaraan tersebut kerap kali menimbulkan masalah. Hal ini karena ada negara yang menganut asas ius sanguinis dan ada pula negara yang menganut asas ius soli. Sehingga kerap muncul masalah bipatride, multipatride bahkan apatride.
Pengertian Bipatride adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan (kewarganegaraan ganda) yang bisa terjadi karena anak lahir di negara A yang menganut asas kewarganegaraan ius soli (tempat kelahiran) namun orang tuanya warga negara B yang menganut asas ius sanguinis. Anak tersebut akan mendapat 2 kewarganegaraan dari negara A berdasarkan tempat lahir dan dari negara B karena faktor keturunan.
Pengertian Apatride adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bisa terjadi jika anak lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis sedangkan orang tua berasal dari negara A. Si anak tidak mendapat kewarganegaraan negara B karena lahir dari orang tua yang bukan warga negara B. Anak juga tidak mendapat kewarganegaraan orang tuanya (negara A) karena tidak lahir di negara A (ius soli – berdasarkan tempat lahir).
Pengertian Multipatride adalah seseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi jika bipatride menerima juga pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, namun tidak melepaskan status kewarganegaraan yang lama.

Pengertian Warga Negara Indonesia (WNI)

Pengertian Warga Negara Indonesia atau yang biasanya disebut sebagai WNI adalah orang orang yang menempati wilayah negara Indonesia, atau pun tidak menempati wilayah Indonesia namun masih memiliki pengakuan yang resmi dari pihak yang berwenang, yaitu pemerintah Indonesia, sebagai penduduk atas negara Indonesia. Sehingga, orang-orang yang berada atau bekerja di luar negeri seperti mahasiswa yang kuliah di luar negeri atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri masih memiliki status Warga Negara Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi asalkan orang orang yang berada di luar negeri tersebut masih memiliki pengakuan resmi dari negara Indonesia.
Pendidikan Kewarganegaraan juga diajarkan di Indonesia yang dimulai pada tahun 1957 saat pemerintahan Sukarno atau yang lebih dikenal dengan istilah civics.  Penerapan Civics sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi pendidikan Kewargaannegaraan pada tahun 1968.
Bagaimana dengan asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara Indonesia? Dalam UU. No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia didalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:
  1. Asas ius sanguinis
  2. Asas ius soli secara terbatas
  3. Asas kewarganegaraan tunggal
  4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas.




SUMBER : https://www.padamu.net/pengertian-kewarganegaraan-dan-asas-kewarganegaraan

KABINET KERJA JOKOWI

PresidenWakil Presiden
Joko WidodoJoko Widodo 2014 official portrait.jpgWapres Jusuf Kalla.jpgJusuf Kalla

Anggota Kabinet

Sesuai dengan program dan prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka posisi anggota kabinet juga mengalami beberapa perubahan, diantaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang tidak lagi berada di bawah Menko Perekonomian namun langsung di bawah Presiden.[7] Pada periode sebelumnya Kepala Bappenas berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Berikut adalah menteri Kabinet Kerja.[8]
No.JabatanPejabatMulai menjabatSelesai menjabatWakil dari Partai
Menteri koordinator
1Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan KeamananKabinet Kerja Tedjo Edi Purdjianto.jpgTedjo Edhy Purdijatno27 Oktober 201412 Agustus 2015NasDem
Luhut Binsar Panjaitan Polkam.jpgLuhut Binsar Panjaitan12 Agustus 201527 Juli 2016Golkar
Wiranto2.jpgWiranto27 Juli 2016PetahanaHanura
2Menteri Koordinator Bidang PerekonomianKabinet Kerja Sofyan Dalil.jpgSofyan Djalil27 Oktober 201412 Agustus 2015Non Partai
Darmin nasution.jpgDarmin Nasution12 Agustus 2015PetahanaNon Partai
3Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber DayaKabinet Kerja Indroyono Soesilo.jpgIndroyono Soesilo27 Oktober 201412 Agustus 2015Non Partai
Rizal Ramli 2015.jpgRizal Ramli12 Agustus 201527 Juli 2016Non Partai
Luhut Binsar Panjaitan Polkam.jpgLuhut Binsar Panjaitan27 Juli 2016PetahanaGolkar
4Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanKabinet Kerja Puan Maharani.jpgPuan Maharani27 Oktober 2014PetahanaPDIP
Menteri
5Menteri Sekretaris NegaraKabinet Kerja Pratikno.jpgPratikno27 Oktober 2014PetahanaNon Partai
6Menteri Dalam NegeriKabinet Kerja Tjahjo Kumolo.jpgTjahjo Kumolo27 Oktober 2014PetahanaPDIP
7Menteri Luar NegeriKabinet Kerja Retno Lestari Priansari Marsudi.jpgRetno Lestari Priansari Marsudi27 Oktober 2014PetahanaNon Partai
8Menteri PertahananKabinet Kerja Ryamizard Ryacudu.jpgRyamizard Ryacudu27 Oktober 2014PetahanaNon Partai
9Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaKabinet Kerja Yasonna Laoly.jpgYasonna Laoly27 Oktober 2014PetahanaPDIP
10Menteri KeuanganKabinet Kerja Bambang Brodjonegoro.jpgBambang Brodjonegoro27 Oktober 201427 Juli 2016Non Partai
Finance Ministry Sri Mulyani Indrawati 2016.jpgSri Mulyani Indrawati27 Juli 2016PetahanaNon Partai
11Menteri Energi dan Sumber Daya MineralKabinet Kerja Sudirman Said.jpgSudirman Said27 Oktober 201427 Juli 2016Non Partai
Arcandra Tahar sebagai Wakil Komisaris PT Pertamina.jpgArcandra Tahar27 Juli 201615 Agustus 2016Non Partai
Luhut Binsar Panjaitan Polkam.jpgLuhut Binsar Panjaitan
(Pelaksana Tugas)
15 Agustus 201614 Oktober 2016Golkar
Kabinet Kerja Ignatius Jonan.jpgIgnasius Jonan[9]14 Oktober 2016PetahanaNon Partai
12Menteri PerindustrianKabinet Kerja Saleh Husin.jpgSaleh Husin27 Oktober 201427 Juli 2016Hanura
Airlangga Hartarto.jpgAirlangga Hartarto27 Juli 2016PetahanaGolkar
13Menteri PerdaganganKabinet Kerja Rahmat Gobel.jpgRachmat Gobel27 Oktober 201412 Agustus 2015Non Partai
Thomas T. Lembong Official.jpgThomas Trikasih Lembong12 Agustus 201527 Juli 2016Non Partai
Mendag Enggartiasto Lukita.jpgEnggartiasto Lukita27 Juli 2016PetahanaNasDem
14Menteri PertanianAmran Sulaiman.jpgAmran Sulaiman27 Oktober 2014PetahanaNon Partai
15Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananKabinet Kerja Siti Nurbaya Bakar.jpgSiti Nurbaya Bakar27 Oktober 2014petahanaNasDem
16Menteri PerhubunganKabinet Kerja Ignatius Jonan.jpgIgnasius Jonan27 Oktober 201427 Juli 2016Non Partai
Budi Karya Sumadi.jpgBudi Karya Sumadi27 Juli 2016PetahanaNon Partai
17Menteri Kelautan dan PerikananKabinet Kerja Susi Pujiastuti.jpgSusi Pudjiastuti27 Oktober 2014PetahanaNon Partai
18Menteri KetenagakerjaanKabinet Kerja Hanif Dhakiri.jpgHanif Dhakiri27 Oktober 2014PetahanaPKB
19Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiKabinet Kerja Marwan Jafar.jpgMarwan Ja'far27 Oktober 201427 Juli 2016PKB
Eko Putro Sandjojo Ind-Jap seminar.jpgEko Putro Sandjojo27 Juli 2016PetahanaPKB
20Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatKabinet Kerja Basuki Hadimuljono.jpgBasuki Hadimuljono27 Oktober 2014PetahanaNon Partai
21Menteri KesehatanBerkas-Prof.Dr.dr. Nila Djuwita F.Moeloek SpM (K).jpgNila Djuwita Anfasa Moeloek27 Oktober 2014PetahanaNon Partai
22Menteri Pendidikan dan KebudayaanKabinet Kerja Anies Baswedan.jpgAnies Rasyid Baswedan27 Oktober 201427 Juli 2016Non Partai
Muhadjir Effendy.jpgMuhadjir Effendy27 Juli 2016PetahanaNon Partai
23Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiKabinet Kerja Muhammad Nasir.jpgMuhammad Nasir27 Oktober 2014PetahanaNon Partai
24Menteri SosialKabinet Kerja Khofifah Indar Parawansa.jpgKhofifah Indar Parawansa27 Oktober 201417 Januari 2018PKB
IdrusMarham-1.jpgIdrus Marham17 Januari 2018PetahanaGolkar
25Menteri AgamaKabinet Kerja Lukman Hakim Saifuddin.jpgLukman Hakim Saifuddin27 Oktober 2014PetahanaPPP
26Menteri PariwisataKabinet Kerja Arif Yahya.jpgArief Yahya27 Oktober 2014PetahanaNon Partai
27Menteri Komunikasi dan InformatikaKabinet Kerja Rudiantara.jpgRudiantara27 Oktober 2014PetahanaNon Partai
28Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahKabinet Kerja Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.jpgAnak Agung Gede Ngurah Puspayoga27 Oktober 2014PetahanaPDIP
29Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabinet Kerja Yohanna Yambise.jpgYohana Yembise27 Oktober 2014PetahanaNon Partai
30Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiKabinet Kerja Yuddy Chrisnandi.jpgYuddy Chrisnandi27 Oktober 201427 Juli 2016Hanura
Asman Abnur 2.jpgAsman Abnur27 Juli 2016PetahanaPAN
31Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan NasionalKabinet Kerja Andrinof Chaniago.jpgAndrinof Chaniago27 Oktober 201412 Agustus 2015Non Partai
Kabinet Kerja Sofyan Dalil.jpgSofyan Djalil12 Agustus 201527 Juli 2016Non Partai
Kabinet Kerja Bambang Brodjonegoro.jpgBambang Brodjonegoro27 Juli 2016PetahanaNon Partai
32Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalKabinet Kerja Ferry Musyidan Baldan.jpgFerry Mursyidan Baldan27 Oktober 201427 Juli 2016NasDem
Kabinet Kerja Sofyan Dalil.jpgSofyan Djalil27 Juli 2016PetahanaNon Partai
33Menteri Badan Usaha Milik NegaraKabinet Kerja Rini M.Soemarno.jpgRini Soemarno27 Oktober 2014PetahanaNon Partai
34Menteri Pemuda dan OlahragaKabinet Kerja Imam Nahrawi.jpgImam Nahrawi27 Oktober 2014PetahanaPKB

SUMBER : https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Kerja